Paradigma Demokrasi dan Kebijakan Publik (Taulah …)

Perdebatan konseptual mengenai demokrasi mengantarkan kita pada sebuah telaahan kritis mengenai kebijakan publik. Apakah kebijakan publik harus mengikuti pergeseran paradigma dalam demokrasi? Bagaimana dalam konteks Indonesia? Tulisan ini akan mengelaborasi hubungan antara demokrasi dan kebijakan publik.

Demokrasi Deliberatif

model van horn
Selama ini, demokrasi dipahami sebagai “mekanisme elit” untuk mengatur publik. atau dalam bahasa Huntington (1993), pengaturan kelembagaan untuk mendatangkan sebuah keputusan politik yang diperlukan seseorang untuk mendapatkan suara rakyat dalam usaha yang kompetitif.

Oleh karena demokrasi adalah sebuah metode kelembagaan, maka proses-proses demokrasi diukur dalam parameter “bagaimana suara didapatkan”. Artinya, demokrasi adalah proses bagaimana untuk mendapatkan legitimasi publik, dalam hal ini, suara rakyat dalam Pemilu. Maka, demokrasi perlu dibatasi hanya pada soal-soal politik. Di luar itu, logika teknokratik yang dipakai.

Dalam logika demokrasi yang digunakan Indonesia, yang disebut dengan “demokrasi” terbatas pada persoalan pemilu, partai politik, parlemen, dan sekitarnya. Diskursus mengenai demokrasi di ruang-ruang informal belum menjadi domain dari “demokrasi”.

Praktis, proses demokrasi yang berjalan di Indonesia cenderung sangat elitis dan bertumpu pada aktor-aktor utama di eksekutif serta legislatif. Paradigma yang digunakan dalam kebijakan publik pun menjadi sangat state-centrist.

Pertanyaannya, benarkah model demokrasi yang seperti itu adalah satu-satunya model yang benar? Ternyata tidak juga. Jurgen Habermas mengemukakan konsep “demokrasi deliberatif” sebagai salah satu alternatif. Mengutip F. Budi Hardiman, demokrasi deliberatif tidak dibasiskan pada gagasan-gagasan teknokratis seperti diinginkan Schumpeter dan Huntington.

Demokrasi, sebagai wujud sebenar-benarnya kedaulatan rakyat, mesti dibasiskan pada apa yang ia sebut sebagai “public sphere”: ruang publik. Ruang publik dibangun di atas tindakan-tindakan komunikatif, interaksi antar-warga, atau yang ia sebut sebagai “diskursus.

Artinya, demokrasi sebenarnya bukan sebuah proses formal yang hanya membataskan diri pada soal-soal politik. Demokrasi dipandang sebagai “deliberasi”, interaksi antar-warga di masyarakat, yang di Indonesia dikenal sebagai “musyawarah”. Ia terejawantahkan dalam model-model aktivitas publik sehari-hari.

Berdemokrasi bukan sekadar mengambil keputusan di parlemen, tetapi juga dalam proses-proses penyusunan anggaran, kritik terhadap pemerintah, menyalurkan aspirasi, bahkan dalam proses belajar-mengajar. F. Budi Hardiman membahasakannya sebagai “Demokrasi Deliberatif”.

Dengan demikian, paradigma demokrasi kini bergeser. Secara konseptual, demokrasi memerlukan partisipasi masyarakat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pembangunan secara aktif. Karena itu, logika pengambilan kebijakan publik juga harus digeser: dari logika teknokratik menjadi logika partisipatoris.

Kebijakan Publik

Pergeseran logika dalam demokrasi menjadi berbasis pada partisipasi publik dan deliberasi melahirkan sebuah pertanyaan: bagaimana dengan kebijakan publik?

Secara teoretis, skema pemutusan kebijakan publik dimulai dari perencanaan, hingga evaluasi. Mengutip Budi Winarno, kebijakan publik dilakukan dalam empat tahapan: perencanaan (planning), pengesahan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Proses-proses kebijakan publik, dalam paradigma tersebut, sangat bertumpu pada peran sentral negara beserta perangkat birokrasinya.

Sudah tentu, birokrasi memiliki korelasi dengan proses demokratisasi. Agar birokrasi dapat bekerja efektif dan legitimate, pucuk pimpinan birokrasi (eksekutif) mesti dipilih secara demokratis. Sesudah itu, birokrasi secara teknokratik melakukan aktivitasnya. Model birokrasi ini sangat khas bertipe Weberian, yaitu birokrasi yang hierarkis, top-down, dan profesional.

Akan tetapi, ada satu kritik yang dapat diajukan pada model kebijakan publik seperti itu. Di mana posisi partisipasi publik? Dalam paradigma lama, partisipasi publik terbatas pada level politik, alias memilih pimpinan, atau pada evaluasi, yaitu respons terhadap output dan outcome.

Apa yang terjadi di antara kedua level tersebut di antara level itu, alias implementasi dan perencanaan, bertumpu pada elite. Dengan demikian, logika ini berarti demokrasi hanya pada level politik, sementara di level implementasi, tidak ada demokrasi.

Persoalan inilah yang kemudian mengantarkan kita pada rekonstruksi paradigma kebijakan publik. Partisipasi publik, sebagai variabel utama dalam demokrasi, harus masuk secara menyeluruh. Pada titik inilah, proses penyusunan kebijakan publik harus bernilai partisipatif, alias memberdayakan masyarakat di semua proses kebijakan publik.

Konteks Indonesia

Lantas, bagaimana partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik diterapkan, terutama dalam konteks Indonesia?

Sebelum masuk ke sana, kita perlu menganalisis struktur ketatanegaraan Indonesia di era desentralisasi. UU No. 32 tahun 2004 telah membagi secara jelas tiga struktur pemerintahan Indonesia yang memiliki kewenangan di masing-masing levelnya: pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan pemerintahan desa.

Pemerintah pusat pada dasarnya memiliki kewenangan terbatas untuk mengurusi persoalan masyarakat. Di level daerah, lokus kekuasaan dipegang penuh oleh pemerintah daerah (kabupaten/kota) untuk mengatur semua hal yang ada pada domain wilayahnya. Lokus desentralisasi ada pada daerah.

Untuk menopang skema desentralisasi tersebut, muncullah istilah pemerintahan desa sebagai perwujudan desentralisasi pada lokus masyarakat terkecil. UU 32/2004 mengatur pemerintahan desa secara lebih detil, antara lain kewenangan untuk mengatur desa, proses demokrasi pada pemilihan kepala desa, dsb. Sehingga, desa menjadi sarana penyaluran aspirasi warga di level terkecil.

Berdasarkan amanat UU No. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, proses perencanaan pembangunan kini menggunakan logika partisipatif. Artinya, logika perencanaan pembangunan kini bersifat bottom-up. Artinya, masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan dari level Dusun dan RT/RW, Desa, hingga nasional.

Dengan logika ini, masyarakat adalah subjek dari pembangunan, bukan lagi objek. Implementasi perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif terwujud dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

Dalam Musrenbang, masyarakat dari level terkecil menyusun prioritas kebutuhan pembangunan yang ada pada masyarakat. Proses ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) antara pemerintah dan masyarakat, dan dilakukan secara negosiasif.Artinya, masyarakat didorong partisipasinya seluas mungkin untuk menentukan prioritas kebijakan yang akan diambil.

Proses musyawarah ini kemudian dilanjutkan hingga ke level yang lebih tinggi, dan menjadi referensi utama dalam kebijakan publik. Implementasi dan evaluasi juga dilaksanakan secara bottom-up dengan menggunakan peran masyarakat secara mandiri. Birokrasi tetap berjalan, tetapi dengan kontrol dan partisipasi masyarakat.

Maka, dengan model seperti ini, sebetulnya sudah ada upaya untuk menggeser paradigma kebijakan publik di Indonesia. Basisnya bukan lagi negara, tapi masyarakat secara mandiri. Logika bureaucratic-politics, sebagaimana disampaikan oleh Karl D. Jackson ketika melihat struktur birokrasi Orde Baru, menjadi dapat digeser menjadi logika partisipasi publik.

Hanya saja, implementasi dari konsep ini tak seindah yang dibayangkan. Masih banyak terjadi ghoshob-ghoshob dalam proses pembangunan, atau motif memperkaya diri sendiri oleh elite-elite desa karena partisipasi masyarakat yang minim. Peran aktor informal atau “raja kecil” yang meng-ghoshob proses pembangunan untuk motif tertentu kadang tak terhindarkan. Yang harus jadi catatan, jangan sampai terjadi sharing korupsi ke level yang lebih kecil hanya karena adanya dominasi elite tertentu.

Tetapi, justru disinilah tantangan. Usaha membumikan demokrasi, dengan memperkuat kapasitas masyarakat agar berdaya dalam memenuhi kebutuhannya sendiri menjadi penting.

Indonesia mungkin belum seberhasil Porto Allegre dalam menguatkan partisipasi publik dalam kebijakan publik. Tetapi, setidaknya logika kebijakan publik yang sangat state-centrist atau mengandalkan birokrasi dapat sedikit demi sedikit digeser. Masyarakat Indonesia sejak dulu mengenal budaya musyawarah, terutama di beberapa daerah. Ini bisa menjadi modal awal.

Tentu saja, perlu kesabaran. Terpenting, potensi korupsi politik karena kekuasaan yang tak terbatas dapat direduksi dengan model perumusan kebijakan publik seperti ini.

Konklusi

Maka, logika demokrasi yang partisipatoris-deliberatif, atau mengandalkan partisipasi masyarakat, sebetulnya masih dapat diterima di Indonesia. Sudah saatnya kita menggeser paradigma demokrasi yang elitis. Sebab, selain berpotensi melahirkan oligarki yang dekat dengan korupsi, logika tersebut juga meniadakan partisipasi masyarakat awam.

and the end of the day, seorang pengayuh becak di pasar-pun menjawab, “embuhlah mas…. yang penting hari ini aku dan keluargaku bisa makan, itu saja yang penting.”

Daftar Pustaka

Budi Winarno. Teori & Proses Kebijakan Publik (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002).

F. Budi Hardiman. Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas (Yogyakarta: Kanisius, 2009).

Karl D. Jackson. “Bureaucratic Polity: A Theoritical Framework for The Analysis of Power and Communications in Indonesia” dalam Lucian W. Pye (eds). Political Power and Communications in Indonesia (Berkley: University of California Press, 1978).

Samuel P. Huntington. The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century (Norman: University of Oklakhoma Press, 1993).

(Rizky)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: