Jangan Pernah Letih Mencintai Indonesia

Tak mudah mencintai Indonesia sekarang ini jika cita-cita berdirinya Republik Indonesia yang menjadi ukuran kecintaan kita kepadanya seperti yang ditulis dengan nyawa, darah, dan air mata rakyat serta para pendiri Republik Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu “Mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaular, adil, dan makmur.”

Serta, ditegaskan lagi dengan janji akan “membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Maka, cita-cita tulus itu seolah kata-kata hampa tak bermakna yang membuat orang bertanya-tanya, mengapa harus tetap mencintai Indonesia?

Ketidakadilan Sosial

Apabila para pendiri bangsa itu masih bersama kita pada hari ini, apakah yang akan mereka lakukan?

Misalnya, anda adalah Sutan Sjahrir, salah seorang Bapak Bangsa seperti Sukarno, Hatta, Tan Malaka, dan Hos Tjokroaminoto, juga seperi Ibu Bangsa Kartini, Tjut Nyak Dien, Roehana Koedoes, dan Dewi Sartika yang meyakini bahwa “tiap manusia sungguh merdeka mengembangkan kehidupannya… dimana hal-hal jasmani tidak lagi menjadi halangan untuk kemajuan serta perkembangan.”

Pasti anda akan memperjuangkan politik nilai yang percaya bahwa politik sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan manusia, Politics is the science of the good for man, to be happiness (Aristoteles, The Nichomachean Ethics) bukan politik Machiavelian di mana politik hanya sarana untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan.

Anda juga akan berjuang keras menjamin terlaksananya hak-hak asasi manusia Universal Declaration of Human Rights (PBB, 1948) serta hak-hak dasar sosial seperti hak untuk bekerja juga haj jaminan hidup untuk warga Negara yang tidak mampu bekerja karena pengangguran, cacat, sakit, atau lanjut usia, dan bebas dari kelaparan seperti Konvenan Internasional Ekonomi, Sosial, dan Budaya (PBB 1966 dan UU No 11 Tahun 2005) serta konvenan Internasional Sipil dan Politik (PBB 1966 dan UU No 12 Tahun 2005).

Jadi, apakah kemerdekaan itu? Perjuangan untuk membebaskan manusia dari pengisapan, penindasan, dominasi, dan penghinaan oleh manusia lainnya. Kemerdekaan individual dan kemelaratan social. Menundukkan pemenuhan hak-hak sipil, politik, ekonomi, social, dan budaya setiap warga Negara.

Nyatanya, setelah 65 tahun merdeka, ada 35 juta penduduk miskin atau 15,2 % populasi (BPS, 1 Juli 2008). Jika garis kemisikinan menjadi 2 dollar AS per hari, orang miskin mencapai 52 persen populasi. Ada 4.516.100 dari 9.427.600 orang yang masuk kategori pengangguran terbuka adalah lulusan, SMA, SMK, diploma, dan universitas (Februari 2008). Kemudian, 4 juta anak kurang gizi. Misalnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor mencatat, 18 Juni 2010, ada 147 anak balita yang mengalami gizi buruk, ada 9 anak balita penderita gizi buruk yang meninggal.

Ketimpangan social juga semakin melebar, laporan BPS (income distribution of classification World Bank: BPS, 2002 – 2006), untuk 20 persen pendapatan tertinggi rata-rata meraih 42 persen kue nasional (42,07 persen pada 2004 dan 44,78 persen pada 2005). Sementara unyuk 40 persen pendapatan terendah rata-rata 20 persen kue nasional (20,80 persen pada 2004 dan 18,81 persen pada 2005).

Pendidikan sangat memprihatinkan dengan 11 juta anak buta huruf tidak pernah sekolah, 4.370.492 anak putus SD, dan 18.296.332 anak putus SMP.

Bahkan, wakil rakyat sibuk mengurus dirinya sendiri dengan usulan rumah aspirasi untuk 560 anggota DPR di danai APBN senilai Rp. 200 juta per orang per tahun. Sebelumnya dana aspirasi senilai 15 milliar per orang per tahun, juga asumsi Rp. 66 juta per orang per tahun, serta meminta gedung baru DPR senilai Rp. 1,8 triliun. Selain pejabat publik, elite parpol berkuasa dan kepala daerah juga sibuk korupsi.

Kesejahteraan dan Demokrasi

Pendiri bangsa kita memilih Negara kesejahteraan dalam pengertian Robert E. Godlin (The Real Worlds Welfare Capitalism, 1999), yaitu (1) mengurangi kemisikinan, (2) memajukan kesejahteraan social (mengurangi ketimpangan social), (3) memajukan stabilitas social, (4) memajukan inkluisi social dan menghindari eksklusi social, serta (5) memajukan efisiensi ekonomi.

Suatu Negara kesejahteraan social-demokrat adalah Negara dengan jaminan social universal dan kelompok target luas serta tingkat demodifikasi ekstensif seperti Swedia, Denmark, Norwegia, Finlandia, dan Belanda. Dengan demikian, Negara kesejahteraan bukan hanya suatu mekanisme melakukan intervensi atau mengoreksi struktur ketidaksetaraan, melainkan juga suatu kekuatan dinamis menata ulang relasi social.

Bung Karno menyebut sosiodemokrasi, Bung Hatta menyebut demokrasi ekonomi, dan Sutan Sjahrir berupaya keras mewujudkan Negara kesejahteraan sebagai perdana menteri pertama RI (15 November 1945 – 3 Juli 1947).

Tentu saja sejumlah program kesejahteraan yang di-impikan Bapak atau Ibu Bangsa sejak merintis kemerdekaan tak bias dijalankan secara sempurna pada awal kemerdekaan. Seperti (1) mengusahakan menghilangkan pengangguran dan ekploitasi manusia oleh manusia, (2) mengusahakan perwujudan asas kerakyatan dalam perusahaan, serta (3) penyempurnaan undang-undang perburuhan dan jaminan social.

Kemudian, (4) menjamin hak dasar social; hak untuk bekerja, hak untuk menerima upah yang mencukupi kebutuhan buruh sekeluarga, hak untuk mendapatkan penghasilan yang sama untuk pekerjaan yang sama, hak untuk beristirahat, hak untuk memperoleh perawatan kesehatan jika sakit atau hamil, hak jaminan hidup untuk warga Negara yang tidak mampu bekerja karena pengangguran, cacat, sakit, atau lansia. Kita ditantang keras untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan social tersebut.

Membandingkan cita-cita kemerdekaan dengan realitas social kita setalah 65 tahun adalah upaya membangkitkan kritis (Paulo Freire, Pendidikan Kaum Tertindas), yaitu, “membuka jalan kea rah pengungkapan ketidakpuasan social secara tepat karena ketidakpuasan itulah unsure nyata dari sebuah situasi yang menindas”.

Muncul optimisme bahwa kemiskinan, kebodohan, ketimpangan social, ketidakpedulian dapat kita atasi bersama secara rasional dan realitas. Jadi, bagaimana cara mencintai Indonesia? Kata Sutan Sjahrir dalam Renungan Indonesia, “Aku cinta pada negeri ini, terutama barangkali karena aku selalu mengenal mereka sebagai pihak yang menderita, pihak yang kalah”. Karena itu, optimislah dan jangan pernah letih mencintai Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: