MENJALANI EKSPERIMEN DEMOKRASI

“Kita tak ingin menjadikan Indonesia laboratorium demokrasi … karena begitu penting dan strategisnya perubahan UUD 1945, maka semua pihak harus mau dan mampu mengesampingkan semua keinginan untuk memperjuangkan kepentingan sesaat, kepentingan sendiri atau kepentingan kelompok … “

Itulah pemandangan umum Fraksi TNI/Polri yang disampaikan juru bicaranya, Christina M, Rantatena, dalam Sidang Umum MPR, Sabtu, 10 Agustus 2002. Sikap politik yang disampaikan sebelum pengesahan Perubahan Keempat UUD 1945 sempat memunculkan ketidakpastian dalam Sidang Umum MPR. Namun, melalui proses lobi, ketegangan itu segera cair.

Tengag malam, Ketua Fraksi TNI/Polri Slamet Supriyadi maju ke podium dan berpidato, “Fraksi TNI/Polri tidak berniat menghambat amandemen UUD 1945. Karena itu, Fraksi TNI/Polri menarik usulan pembentukan Komisi Konstitusi di dalam Aturan Tambahan UUD 1945.”

Suasana lega. Ketua MPR Amien Rais mengetukkan palu tanda disahkannya Perubahan UUD 1945, Sabtu 10 Agustus 2002, pukul 23.55. Indonesia memasuki era baru dengan konstitusi yang substansinya baru. Sebuah revolusi dalam system pemerintahan Indonesia (Dalam, Budiman Tanuredjo, 2010).

Waktu terus berjalan. Bangsa Indonesia melangkah meskipun jatuh bangun dalam membangun demokrasi. Diawali dengan demokrasi parlementer atau demokrasi liberal (1950-1959), demokrasi terpimpin (1959-1956) di bawah Sukarno, menuju demokrasi Pancasila (1967-1998) di bawah control Soeharto. Ketiga model demokrasi itu tidak berakhir dengan baik. Pasca Orde-Baru, demokrasi sedang mencari bentuknya, entah menuju demokrasi liberal atau model lain. Pemilihan presiden langsung adalah revolusi. Bukan hanya prersiden yang dipilh langsung, gubernur, walikota, dan bupati pun dipilih langsung. Ini pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia rakyat memilih sendiri pemimpinnya.

Demokrasi banyak disuarakan di era Reformasi. Namun, mencari definisi demokrasi dalam konstitusi tidak mudah. Dalam UUD 1945 hanya terdapat dua kata demokrasi. Satu dalam kata sifat, yakni  “demokratis” dan “demokrasi”. Pertama dalam pasal 18 menyebutkan: pemilihan kepala daerah dipilih secara demokratis dan pada pasal 33 soal demokrasi ekonomi. Tafsir demokrasi seakan diserahkan kepada siapapun.

Laboratorium demokrasi, seperti dikatakan Chtristina, masih terus berjalan. Eksperimentasi demokrasi mewujud dengan pemungutan suara. Voting menjadi kata kunci. Mayoritas-minoritas. Menang tau kalah.

Kita sedang dihadapkan pada keprihatinan di mana demokrasi yang mewujud dalam pilkada menghadirkan pimpinan yang terjerat kasus korupsi atau pimpinan yang menjadi actor penghambat kebebasan konstitusional, termasuk di dalamnya kebebasan beragama. Fareed Zakaria mengutip diplomat Amerika, Richard Hoolbroke, “Anggaplah pemilu berjalan bebas dan adil. Dan mereka yang terpilih adalah orang rasis, fasis, separatis yang secara terbuka menentang perdamaian.” Itu bisa terjadi dalam demokrasi. Demokrasi bisa berkembang tetapi kebebasan constitutional tidak.

Jack Snyder dalam From Voting to Violence (2000) menyampaikan pesan, “Membangun demokrasi bukan hanya menyingkirkan penguasa otoriter, dan selanjutnya demokrasi akan langgeng”. Snyder berpesan hati-hati menjalankan demokrasi karena berpotensi memunculkan guncangan.

Transisi demokrasi di Indonesia membuat demokrasi menjadi sesuatu yang eksplosif. Karena ekplosif sering tanpa control, ditambah factor lemahnya Negara, sering terjadi eksplosi berujung anarki.

Pusat informasi Kompas mencatat, dalam kurun waktu Mei 2005 – Juli 2010 paling tidak terjadi 49 konflik horizontal akibat pemilihan kepala daerah, protes massa berubah menjadi anarki yang mengerikan.

Gejala eksplosi demokrasi mulai memunuculkan kesadaran baru. Ketua MK Mahfud MD mengatakan, pilkada langsung perlu ditinjau ulang. Alasannya, pilkada langsung merusak moral masyarakat. Kerusakan itu massif karena melibatkan seluruh rakyat (Tempo, 3 Agustus 2010).

Apa yang sebenarnya terjadi dalam eksperimen demokrasi Indonesia? Prof. Azyumardi Azra, Guru Besar UIN Jakarta, menyebut euphoria demokrasi tidak berjalan sejajar dengan peningkatan pemahaman soal demokrasi itu sendiri. Kebebasan kerap disalah artikan sebagai “Kebebasan tanpa aturan”. (Lawness freedom) dan tanpa kepatuhan pada hukum.

Gejala kekerasan yang terjadi menunjukkan masih jauhnya pemahaman demokrasi sebagai art of compromise. Mengalami demokrasi masih menjadi sesuatu yang baru. Demokrasi tidak cukup dikembangkan sendiri, ia harus disemaikan, dipupuk secara terencana. Ia membutuhkan pendidikan kewargaan yang mencakup democracy education, civic education, dan citizenship education.

Dalam pidato 1 Juni 1945 di depan anggota Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai, Sukarno berpidato, “ … Dasar itu jalah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusjawaratan. Negara Indonesia bukan satu Negara untuk satu orang, bukan Negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaja. Tetapi kita mendirikan Negara, ‘semua buat semua’, satu buat semua, semua buat satu. Saja jakin bahwa sjarat jang mutlak untuk kuatnja Negara Indonesia ialah permusjawaratan perwakilan”. (Tjamkan Pantja Sila! Pantja Sila Dasar Negara, editor: Amin Arjono, 2002).

Sedangkan bagi M. Hatta, ada lima unsure demokrasi khas Indonesia, yakni, rapat, mufakat, gotong royong, hak mengajukan protes bersama, dan hak menyingkir dari kekuasaan raja yang tidak adil.

Musywarah mufakat menjadi kata kunci. Tetapi praksis politik menunjukkan pudarnya permusyawaratan untuk mufakat. Tren baru mengarah pada demokrasi transaksional. Partai politik menjadi penyewa perahu bagi kandidat untuk maju dalam pilkada; dan itu uang.

Kapitla menjadi salah satu factor penting. Era pragmatism politik tiba. Tak heran jika calon gubernur harus menyiapkan dana puluhan milliard untuk maju dalam pilkada. Lalu, bagaimana dengan mereka yang tidak memiliki capital? Akankah politik dikuasai kelompok capital besar?

Apa yang terjadi saat ini mengingatkan kita pada tulisan Sukarno 69 tahun lalu dalam pemandangan, 1941. Sukarno menulis, “… karena biasanja kaum borjuislah yang mendapat bnayak kursi. Mereka kaum borjuis, punja radio-radio, mereka punja bisokop-bioskop, mereka punja sekolah-sekolah, mereka punja geredja-geredja, mereka punja partai-partai, semuanja itu biasanja dapatlah menjamin suara tebanjak bagi borjuis. Semuanya itu mandjamin, bahwa biasnja utusan-utusan rakjat djelata kalah suara.” (Dibawah Bendera Revolusi, 1965, halaman 586).

Eksperimentasi demokrasi yang berjalan hampir Sembilan tahun seharusnya menciptakan kesadaran baru. Demokrasi tak mungkin dilepas dan diserahkan kepada para pelaku yang menafsirkan sendiri bagaimana demokrasi dipraktikkan, demokrasi politik juga tak akan bisa bertahan tanpa demokrasi ekonomi yang bermakna keadilan social.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: