Kesalehan Sosial Bangkrut

Menyaksikan praksis kehidupan bernegara dan berbangsa Indonesia akhir-akhir ini, potensi kemungkinan Indonesia menjadi “Negara gagal” semakin besar. Mengacu pada pernyataan Francis Fukuyama, ancaman terbesar abad ke 21 adalah “Negara gagal”, ditandai antara lain kemiskinan, pengangguran, konflik antar kelompok, dan merebaknya aksi terorisme.

Untuk kasus actual di Indonesia, pernyataan Fukuyama lima tahun lewat itu terlihat dalam kasus-kasus pembiaran rakyat menyelsaikan sendiri  masalah-masalah yang membelitnya, seperti kenaikan tariff listrik, kemiskinan, gas meledak, perilaku koruptif, konflik antar agama, dan tereduksinya keluhuran politik jadi sekadar politik praktis berdurasi pendek, kerdil, dan bernuansa sempit.

Kekerasan yang merebak dalam berbagai bentuk terjadi semakin seporadis dengan tingkatan yang massif, dari yang fisik hingga simbolis, mengidikasikan berkembang suburnya sisi kekerdilan manusia: cara berfikir dan bertindak atas nama ideolodi agama, tetapi sebenarnya membenarkan doktrin sempit agama: menegaskan entakan Fukuyama semakin mangancam. Meskipun, kita boleh menghibur diri, potensi “Negara gagal” perlu dihadapi, tidak dengan menafikkan, tetapi meletakkannya sebagai kemungkinan yang menantang untuk krisis dan mencegahnya.

Itu karena yang kita hadapi tidak hanya krisis identitas tetapi juga krisis intelektual dan hati nurani (akhlak moral) yang mencerminkan krisis karakter bangsa (Soemarno Soemarsono, 2009). Karena pembangunan karakter diabaikan, kondisi bangsa Indonesia sekarang ibarat “gunung es”, kelihatan gagah perkasa, tetapi jiwa pondasinya rapuh.

Kondisi Indonesia saat ini, menurut Soemarno, serupa yang dikhawatirkan Mahatma Gandhi tentang tujuh dosa yang mematikan. Meliputi : berkembangnya nilai dan perilaku budaya kekayaan tanpa bekerja, kesenangan tanpa nurani, pengetahuan tanpa karakter, bisnis tanpa moralitas, ilmu pengetahuan tanpa kemanusiaan, agama tanpa pengorbanan.

Aktualiasai Panacasila

Memungut Pancasila sebagai referensi kekayaan peradaban, warisan bapak bangsa, dan menempatkannya sebagai antisipasi kecenderungan ke “Negara gagal”, ibarat berseru di padang pasir. Padahal dalam kondisi menemukan kekayaan budaya Indonesia – bangsa dari obsesi mengenal Tanah Air dan merajut nusantara-seruan itu aktual untuk mencegah pelapukan saat ini, yang diakibatkan ketidakmampuan kita memanfaatkan arus globalisasi dan neoliberalisme, kegagapan menghadapi dunia yang serba cepat.

Repotnya, warisan leluhur yang dipuji berbagai tokoh dunia itu, karena kesalahan praktik pemerintahan orde baru yang menjadikannya mesin indoktrinasi politik. Pancasila dianggap sudah apak-basi. Kelima silanya dengan inti dasar kemanusiaan (N. Drijarkara, 2006), mengerucut pada sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, itu dianggap tidak relevan. Tidak hanya tidak dihayati, dihafalkan anak sekolah pun tidak, apalagi dipraktikkan dalam praksis kehidupan berbangsa dan bernegara, Go To Hell Pancasila!

Padahal, kelima sila Pancasila merupakan rumusan nilai-nilai dan cita-cita yang hidup dalam masyarakat, rumusan dalam konteks obsesi bersama membentuk Negara kesatuan, yang dipercayai dan perlu terus diperjuangkan.

Menyangkut bentuk Negara, berdasarkan agama atau nasionalisme, terjadi perdebatan panjang sebelum akhirnya ditemukan kesepakatan, antara lain mengerucut dalam kelima sila Pancasila. Karena itu, anjuran aktualisasi dan revitalisasi merupakan keharusan, yang ditempatkan tidak hanya dalam mewujudkan sila-sila Pancasila terutama dalam konteks ini sila pertama-tetapi lebih jauh dalam kaitan hubungan agama dan Negara.

Munculnya perda-perda syariah bermasalah menyangkut praksis keberagaman, merebaknya partai-partai politik berdasarkan agama, menunjukkan belum tuntasnya hubungan agama dan Negara, yang menyangkut dua hal pokok: pertama, hubungan Negara dan agama dan kedua, implementasi prinsip Negara berketuhanan dan konstitusi.

Padahal, sejak awal sudah dsadari realitas kemajemukan sebagai berkah. Kemajemukan itu disyukuri, dikembangkan dan ditempatkan sebagai batu sendi dasar ideology bernegara. Keberagaman tidak bersifat hierarkis, melainkan egaliter, karena itu berimplikasi pada nilai etis toleransi.

Dalam pemaknaan keberagaman-pluralisme-multikulturalisme sebagai toleransi dan kerukunan hidup bernegara terbentang tarik ulur. Ketika kita menerima sejumlah agama resmi, berarti eksistensi agama-agama itu diakui sebagai competitor yang sah dalam menyebarkan dan menjalankan agama masing-masing. Sudah dengan sendirinya terjadi gesekan antara agama yang satu dengan yang lainnya, tetapi juga dalam agama-agama itu sendiri. Fanatisme tidak dibenarkan dalam agama apa pun, apalahi kalau keberagaman diwujudkan dengan cara-cara ekstrem yang menempatkan agama sendiri sebagai kebenaran mutlak satu-satunya. Kebenaran atas keyakinan sendiri dibenarkan sejauh tidak dipaksakan kepada pemeluk agama lain.

Dimensi Horizontal

Dimensi moral yang disebut sebagai kesalehan social bermakna memiliki kepedulian berhubungan secara harmonis dengan lingkungan, sekaligus meningkatkan martabat kemanusiaan. Kesalehan social merupakan amunisi kritik social. Agama pun seperti dikembangkan Peter L. Berger, etika protestanisme, dalam agama Islam di Indonesia seperti dirintis KH Ahmad Dahlan lewat Muhamadiyah, seabad lalu, merupakan terobosan kebergaman tidak terhenti pada kesalehan ritual, tetapi juga berdampak pada kehidupan social kemasyarakatan.

Dalam praktik kehidupan berbangsa-bernegara saat ini, kesalehan terhenti  di tingkat ritual, tidak dalam praksis pemerintahan.

Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, kerucut dari keempat sila lainnya, tidak selesai dihafalkan, tidak selesai sebagai doktrin kekuasaan, tetapi perlu terus dikembangkan sesuai dengan tuntutan zaman. Sementara di saat ini, kalau di tingkat ideologis perlu diselsaikan masalah hubungan agama dan Negara, di tingkat tataran praktis perlu dicegah bangkrutnya kesalehan social. Dengan itulah kita mencegah kemungkinan terjadinya “Negara gagal” Francis Fukuyama, tidak dalam arti “gagal” secara hokum formal politis, tetapi dalam arti mandulnya eksistensi Negara.

Wujudnya, ketentuan perundang-undangan tidak dipakai sebagai alat dan pedoman melaksanakan tindakan, sebaliknya kasus-kasus perda syariah yang dibuat beberapa Pemda mencerminkan betapa peraturan dibuat tidak didasarkan atas landasan kepentingan umum, melainkan pemahaman keberagaman yang sempit. Yang dilalaikan adalah realitas pluralism Indonesia sebagai berkah dan kekayaan yang harus ditempatkan sebagai batu sendi, sementara begitu realitas ini ditinggalkan, berarti Negara membiarkan kekebasan beragama dan beribadah terancam.

Mencegah bagkrutnya kesalehan social di tingkat masyarakat actual berarti menjadikan penegakan hokum sebagai aturan main dan sembuhnya kegemaran elite politik berakal-akalan atas nama rakyat. Hadirnya fungsi pemerintahan yang eksekutif dan tidak gamang dalam keberpihakan demi kepentingan bersama dan keharmonisan hidup keberagaman dalam measyarakat majemuk, kita menatap masa depan Indonesia merdeka tanpa dicekoki kekhawatiran menuju “Negara gagal”!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: